salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah

Salah satu syaratnya adalah membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. 1. 13. Mochtar Kusumaadmaja, S. Salah satu cara penangkalan adalah dengan mengeksploitasi determinan penangkalan dari KRI semaksimal mungkin sehingga efek penangkalan dapat secara optimal diberdayakan. 2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. b. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. p>Menjaga kedaulatan NKRI merupakan salah satu tugas pokok TNI seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Aturan hukum. Almanak Reformasi Sektor Keamanan. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum). lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum. Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. 2010. 449 pulau yang memiliki total wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi dan 3,25 juta kilometer. Secara geografis Indonesia memiliki 2. Beijing bersikeras bahwa perairan Natuna adalah area penangkapan ikan tradisional. Hum) 1. Persaingan usaha bertujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority). MPR sebagai lembaga tertinggi. Salah satu tindakan militerisasi yang juga dikhawatirkan banyak pihak adalah penerapan Air Defense Identification Zone di LTS, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur pada tahun 2013 lalu. hukumonline. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum 3. Jika melihat ke dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”), salah satu ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah ancaman keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa. Dikutip dari bphn. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya. 1Tidak hanya itu Indonesia juga berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai dalam rangka pembangunan perikanan bertujuan untuk: 1. 5). (2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. D. 2 Desember 2022, E-ISSN. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia, sebagai. Hampir 2/3. Hukum laut Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan diplomasi. Sementara saat ini, Indonesia baru memiliki 8 satuan radar dan 4 kapal selam. Sugeng Hari Wisudo, M. yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. 900. TNI AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya. Mengingat fungsi tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi negara kepulauan, maka kejahatan sering terjadi di laut yang mengancam keamanan pelayaran, perdagangan yangIndonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (United Nation Convention in the Law of the Sea) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut. 12 Salah satu asumsi dasar adalah bahwa dengan semakin meningkatnyamencangkup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian utamanya yang menyangkut upaya penegakan laut dari gangguan dan upaya pihak asing. ASEAN adalah wadah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pasal 42. Pemborosan. Pemborosan Anggaran Negara. Bagaimanakah penegakan hukum di perairan Indonesia ? PEMBAHASAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyatakan pada Pasal 3. Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah. Pengolahan limbah B3. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukanBentuk perjuangan diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah: Baca juga: Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya. alur laut kepulauan di perairan Indonesia salah satunya, baru-baru ini terjadi. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (i nklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; illegal fishing, illegal migrant, illegal logging, dan illegal mining. Teori Keamanan menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga wilayahnya. Batas wilayahPada 8 Januari 2020, Geng Shuang menyatakan, China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak kedaulatan serta yurisdiksi atas perairan tersebut. Hal tersebut disampaikan Pak Jokowi saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik. “Kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,”. 2. 10. Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). 889-6. 4 Ditetapkannya Sabang dan Aceh sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ujung barat Indonesia, mengakibatkan semakin banyaknya volume pelayaran diperairan ini. Salah satu upaya dalam mencaga kedaulatan dan pengegakan hukum kelautan adalah dengan cara Pemberantasan ilegal fishing. Penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. C. Penyelesaian itu menjadi penting, karena akan menentukan gerak langkah Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Negara Selama 48 tahun terakhir, sudah 18 perjanjian yang berhasil. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kapal yang tenggelam wajib diangkat atau diapungkan, terlebih jika kapal tersebut mengganggu alur pelayaran. Wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Laut Teritorial. pemberantasan illegal fishing. Illegal fishing merupakan salah satu kegiatan yang melanggar hukum. H. Penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Berdasarkan hasil vote dari kurang lebih 751 pembaca, setuju dengan. laurahutauruk8839 laurahutauruk8839 5 menit yang lalu PPKn Sekolah Menengah Pertama Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah. Upacara Ngaben adalah salah satu keragaman budaya Indonesia yang berasal dari. Mengacu pada Undang-Undang No. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ilustrasi. Ada beberapa hal yang mengancam keamanan Indonesia dilihat dari adanya ketentuan ALKI-I, yaitu (Mauna, 2012): pertama, diberlakukannya ALKI-I bagi pelayaran internasional yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayahnya adalah laut, Indonesia menyediakan banyak sekali pintu masuk dan keluar melalui perbatasan negara di perairan laut. ILLEGAL FISHING SEBAGAI SALAH SATU PELANGGARAN KEDAULATAN NEGARA YANG TERJADI DI PERAIRANMultiple Choice. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Menjaga wilayah laut Indonesia menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Mempertahankan kelestarian sumber daya ikan dan kelanjutan kegiatan produksi ikan melalui pemanfaatan sumber daya pantai sebagai mataPengawas Perairan. Untuk merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut E → Pembahasan: Karakteristik perairan Indonesia memiliki diantaranya memiliki potensi lestari dan potensi budidaya ikan di pesisIr yang tinggi di Indonesia barat dan timur dengan garis pantai 81. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan indonesia (ALKI). Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. H. a. Pembahasan & Penjelasan: Jawaban A. | Syaiful Anwar, M. demikian juga dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam pembangunan hukum. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu negara dengan negara lain untuk kepentingan berbagai macam kegiatan. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. (A) rehabilitasi ekosistem laut (B) melarang kapal asing melintasi ALKI (C) penegakkan implementasi RTRW darat-pesisir-laut (D) mitigasi dan adaptasi (E) pemberantasan illegal fishing Adik-adik yang mendapatkan masalah pertanyaan tentang Salah Satu Upaya… C. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah. Untuk merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut E. 027. Berdasarkan hasil data yang diperoleh citra Radarsat-2 dan VMS, pada periode Mei hingga Desember 2016 saja, ada 280 unit. Upaya penegakan kedaulatan sendiri memang tidak didasarkan pada hitungan untung-rugi semata. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari mendaratnya pasukan sekutu Inggris pertama kali di Jakarta pada 29 September 1945. Kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. 504 pulau. Keberadaan suatu wilayah dengan batas batas tertentu yang jelas merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Luas Indonesia yang tadinya 2. Gambaran Indonesia, diprediksi sekitar 2/3 (dua per tiga) luas negara Indonesia adalah perairan (laut). Wilayah perairan umum yang akan didaftarkan meliputi areal permukaan air dan sempadannya. 250 Km2 (daratan dan laut). com Abstrak Sesuai isi Pasal 25 A UUD NRI 1945, bahwa Negara. 2 No. UPAYA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN MEBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA PASCA LEPASNYA SIPADAN DAN LIGITAN (2002-2007). Semakin banyak kapal yang hilir mudik di perairan nusantara maka akan berdampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Dengan demikian perlu dilakukan optimalisasi terhadap determinan penangkalan unsur gelar khususnya KRI dalam rangka mengimlementasikan strategi. Batas Wilayah Negara berada di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 193. 000 km dengan jumlah pulau kurang lebih sebanyak 17. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. penulis berpendapat bahwa salah satu sektor yang paling terpengaruh akibat penyelundupan adalah perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. LLM. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di JamaikaTahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian, salah satunya Batas Laut Teritorial. Oleh sebab itu, wajar jika penenggelaman kapal yang telah dilakukan, dianggap juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17/2015 tentang Pelayaran. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu negara dengan negara lain untuk kepentingan berbagai macam kegiatan. Klaim itu, sebut dia, telah sesuai dengan hukum. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, karena memiliki 17. Luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai 284. Multiple-choice. meningkatkan upaya penegakan HAM terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga politik. JAKARTA, KOMPAS. Natuna yang juga merupakan jalan penghubung ke perairan Laut China Selatan. A. Bagaimana upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Illegal Fishing di laut NatunaHukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di indonesia. Aturan ini menempatkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (. yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 40. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan baik . A. Wilayah adalah salah satu unsur utama dalam suatu negara, di samping. Hambatan: Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah). Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut yang hingga kini masih ada adalah Kapal Pinisi. Indonesia adalah salah satu negara terluas seasia tenggara, Indonesia mempunyai wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam. B → Pembahasan: Potensi Indonesia sebagai negara maritime adalah salahsatunya memiliki luas perairan laut dan sumber daya kelautan melimpah. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang berkomitmen kuat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap sehat dan berkelanjutan sepanjang tahun. Praktik Penegakan Hukum yang Tidak Memihak. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Kerangka Konseptual Agar dapat menganalisis permasalahan dalam Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai IUU Fishing di Indonesia, penulis menggunakan beberapa konsep dalam hukum internasional yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu seperti : 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982); 2) Ratifikasi; 3) Konsep Negara. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam ,mineral, energi, dan lain. c. menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM B. Dr. Black Armada terjadi pada 24 September 1945. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan. Salah satu tindakan yang melanggar Hak Lintas Damai kapal-kapal negara lain adalah seluruh aktivitas menangkap ikan (UCLOS 1982 pasal 19 ayat 2(i. 181 KM. Perairan Indonesia menghadirkan sejumlah rintangan tersendiri, seperti perompakan, terorisme, dan kejahatan transnasional. Batas wilayahNegara kepulauan atau Archipelago State adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubunganya satu sama lain, termasuk perairan diantaranya serta wujud alamiah lainya, memiliki kedaulatan diperairan kepulauan yaitu perairan yang terletak disisi dalam dari. Salah satu upaya tersebut adalah dibentuknya jaminan penegakan HAM dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Upaya Menjaga Wilayah Perairan. TENTANG. Salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan yaitu; 3. B. salah satunya adalah mengenai terlibatnya. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. rehabilitasi ekosistem laut adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Pemabahasannya ada dibawah sendiri!. Penegakan kedaulatan di lam, tidak dapat dilaksanakan tanpa. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan. 1. Salah satu upaya yang ditempuh bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan adalah melalui diplomasi yang salah satunya melalui pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di negeri Belanda. 480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95. 027. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Salah satu faktor pen yebab penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia adalah lemahnya petugas yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia, terutama perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta KM2,14. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlukan sama di hadapan hukum. 5, Mei 2022Konsep tersebut adalah konsep kuno konservasi yang merupakan cikal bakal konsep modern konservasi, yaitu konsep modern konservasi yang menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. (kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial). Gangguan: Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan. penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. dalam berbagai permasalahan keamanan di perairan Indonesia. Persoalan pengamanan wilayah maritim sejatinya bukan hanya tanggung. 11 Para ilmuwan itu memasukkan masalah-masalah non-militer dalam skema pengkajian strategis. Terjadinya larangan ekspor impor antar negara dan mulai terjadi sengketa batas wilayah dan perairan antar negara. LANDASAN TEORI Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam salah satu pasalnya disebutkan “Dalam rangka penegakan hukum di perairan dan wilayah hukum IndonesiaZEE adalah salah satu aspek revolusioner dari Konvensi ini. penegakkan implementasi RTRW darat-pesisir-laut D. Ancaman atau Dampak Illegal Fishing. 000 kg ikan maka produktivitas alamiah waduk tersebut adalah sebesar 1. Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-5 Pancasila yang menyatakan:Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan gagasan ini adalah sektor keamanan. Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah. PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI RUANG UDARA NASIONAL: Rabu, 12 Juli 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 10141 kali Sebagaimana diketahui bahwa ruang udara nasional adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di udara, dan sekaligus merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau. Masuk menjadi anggota milter . Penegakan kedaulatan Negara di ruang udara, tentunya berbeda dengan kegiatan penegakan pada bagian. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. NOMOR 6 TAHUN 1996. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Syahbandar di pelabuhan adalah seorang pejabat pemerintahBerbagai upaya dan tindakan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dilakukan sebagai salah satu upaya membangun. Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum nasional itu sendiri maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan oleh setiap orang dan atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain. - 51868862. Berikut adalah penjelasannya.