pajak hiburan. Menimbang: a. pajak hiburan

Perlu diketahui, dari rentang harga Rp25. Adapula menurut Phaurela Artha (2018:65)Pasal 15 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 6. Dalam biaya tiket itulah dibebankan pajak hiburan tadi. Pasal 10 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan. Pajak HIburan. E. 000 = Rp. Seluruh pelayanan pajak daerah seperti Pelayanan Lapor Jual Kendaraan Bermotor, Pendaftaran Objek Pajak Restoran, Pendaftaran Objek Pajak Reklame dan Perpanjangan Pajak Reklame. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. 4 tahun 2011 pengertian pajak hotel adalah Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang Hal tersebut diatur supaya tidak double taxation antara PPN jasa kesenian dan hiburan dengan pajak hiburan di Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). U. · Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Upaya-upaya yang di Lakukan BPPRD dalam Meningkatkan. 000 x 365 hari x 25 % = Rp34. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak hiburan yang meliputi : Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Penetapan dan Ketetapan Pajak. I Yogyakarta. E. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01. 1. Pajak reklame. Begitupun dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah4. dan pajak hiburan 99,44%. Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pajak Perhotelan d. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Beberapa ketentuan dan besaran pajak hiburan dan rekreasi dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Arif berharap, dengan adanya kebijakan relaksasi pajak daerah yang dilakukan sejak Januari 2022,. 75. Pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan pajak daerah, menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Seperti namanya, pajak ini berasal dari pemilik papan reklame yang menyewakan titik yang dimiliki tersebut. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c dan. Gol BII d. Pasal 6: 2. Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan. Direktur Peraturan. Pengertian pajak hiburan menurut (Putri & Iskandar, 2014) yaitu merupakan suatu pajak yang diselenggarakan di suatu daerah yang. Peraturan Perundang-undangan. 9. Alur Penggunaan. Tarif Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pasal 6. d, ‘Pajak Hiburan’, diakses pada 28 September 2015mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2. 2. 8. Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan per Kabubaten/Kota Tahun 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan besaran potensi pajak hiburan yakni sebesar Rp84. HIBURAN Di Surabaya . Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun, yang ditonton atau. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka perda kota Dumai Nomor 18 Tahun 2007, tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 03 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu dari sisi pendapatan daerah, pajak atas hiburan menjadi salah satu pos pendapatan Pemda DKI. bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaran hiburan maupun segala jenis tontonan, baik itu pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan cara dipungut biaya. 11. 01 7 Perda Provinsi DKi Jakarta No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peaturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan 8 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung n. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Kota Magelang. Menu Layanan. PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. 11. pajak Hiburan dan Tontonan d. . Pajak Hiburan. Tarif pajak 5% berlaku untuk pagelaran kesenian rakyat atau tradisional, sedangkan tarif 15% untuk pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan. 2 Analisis Kasus 1. 28 tаhun 2009 раѕаl 1 ayat 25, yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau. Nama dan objek pajak hiburan diatur dalam pasal 2, subjek pajak hiburan diatur dalam pasal 3, dasar pengenaan pajak hiburan diatur dalam pasal 4, tarif pajak hiburan diatur dalam pasal 5, besar pokok pajak terutang diatur dalamPergub Nomor 92 Tahun 2011 Pelaporan Online WP Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir Pergub Nomor 29 Tahun 2011 SOTK Dinas Pajak DKI Pergub Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pengangsuran Dan Penundaan Pajak Pergub Nomor 34 Tahun 2009 SOTK Dinas Pajak DKI Pergub Nomor 30 Tahun 2011 Tentang SOTK Unit PKB Pergub Nomor 77. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak reklame non-produk dengan ukuran yang sama namun dengan jenis pajak reklame non-produk. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 000,00 sampai dengan Rp100. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, pajak daerah mengalami peningkatan terutama pada jenis pajak konsumtif, seperti pajak hiburan yang mencapai Rp 306,07 miliar, atau naik 61,5% secara tahunan. Hiburan adalah semua. ABSTRAK: a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nina Dwi Setyaningsih, S. 1. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan melalui mekanisme transfer bank, dimana wajib pajak dapat mentransfer kewajiban pajaknya kerekening Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang melalui ATM/Teller/Internet Banking pada rekening berikut :. 3 Tahun 2015 adalah 1. b. Pada Pasal 58 RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tarif PBJT jasa hiburan dan kesenian ditetapkan paling. Namun, harga tiket tersebut belum termasuk pajak hiburan atau biaya lainnya yang nantinya akan dipungut oleh penyelenggara hiburan. beberapa tunggakan – tunggakan pajak hiburan yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan danTujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjun,OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU Fachira Said Latulanit 28. II. penerimaan pajak hiburan. Tahun Target Realisasi % 1 2016 700. Menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini terkait dengan tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai Peraturan. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Peraturan Perundang-undangan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Oleh karena itu, ketentuan Pajak Hiburan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. 516. Facebook. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentukABSTRAK: Tata cara pemungutan Pajak Hiburan telah ditetapkan dengan Perwali Bandung No. 1. berkontribusi, sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan masing-masing dinilai sangat kurang berkontribusi terhadap PAD di kabupaten/kota wilayah Sarbagita. Twitter. a. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tabanan. 5. 0169 Fakultas Ekonomi – Akuntansi doni7pradana@gmail. Menimbang: a. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji f. Sumber daya melalui pelaksana pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar cukup baik dan didukung. Oleh karenanya, UU HPP di dalam BAB IV pasal 4A ayat (3) huruf h memberi. 2. Pajak hotel dan restoran maupun hiburan merupakan pajak yang sifatnya self assessment, yakni wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang serta membayarkan sendiri pajaknya. Lewat Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor. 10. 4. Terdaftar dan diawasi oleh DJP. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dari PajakOnline. 000 x 5 % = Rp 40. Definisi. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 42 bahwa: (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. E-Jurnal EP Unud, 2 [10] : 434-440, ISSN: 2303-0178. 000. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah : - Pasal 3 tentang Pajak Hotel - Pasal 7 tentang Pajak Hiburan - Pasal 30 tentang penentuan Pajak Hiburan. BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9 Masa PajakHiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 5. 2. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 1. 000,00 = Rp39. Ketua FKHB Fendy Yacob mengatakan revisi perda itu terutama. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung hiburan. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 8. Khusus untuk . “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Terdapat 2. Berikut objek pajak hiburan: 1, Jasa kesenian berbentuk film atau tontonan audio visual yang ditampilkan secara langsung di sebuah lokasi, seperti pegelaran kesenian, musik, tari, dan atau. 00 atau mengalami perkembangan1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang*542 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang. Stelsel nyata (riel stelsel) Pemungutan pajak yang didasarkan pada kenyataan atau penghasilan yangPajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar dapat diselesaikan. 021-3865580 - 3865585. 000. Menurutnya, penerimaan pajak hiburan mampu melampaui target karena kegiatan konser musik sudah kembali digelar. 2 hiburan berupa kontes kecantikan, diskotik, karaoke, panti pijat, pengelaran busana, dan spa, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 35%. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah… g. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 10. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; 12. 2021, SKRIPSI. ABSTRAK: pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimamfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah,. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Tarif Pajak Hiburan . Pengaturan Pajak Daerah sejak Indonesia merdeka, pertama kali diatur dalam UU Perimbangan Keuangan 1957 (UU Nomor 32 Tahun 1956), bahwa pemerintah daerah berhak untuk memungut Pajak Daerah, sebagai pendapatan pokok daerah tersebut, dengan pertimbangan karena daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Suandy, Erly. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). com. 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. undangan perpajakan daerah (Fransisca:2008). 000. Pertama, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh. "Artinya masyarakat sudah. TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. tontonan film; b. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK. 6. Judul: “Analisi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2012-2018)” Pembimbing : Hj. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. pajak restoran: 0,-62. Pajak Hiburan; Pajak Hotel; Pajak Parkir; PAT; PBB; PPJ; Pajak restoran; Pajak Reklame; Total Realisasi : Berita . Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan ; Pasal 5 Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : NO URAIAN % dari HTM (Harga Tanda Masuk) 1 2 3 1. E. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan. Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). 4. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memaparkan beberapa hal pada kesempatan tersebut: a. 1276 Institut Pemerintahan Dalam Negeri saidfachira@gmail. Pajak HIBURAN. 11. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda. - Pasal 40 tentang Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.